Sevagaimana di lansir detik.com Pemerintah Australia mendorong penggunaan situs jejaring sosial bagi institusi pelayanan publik. Ini menyusul setelah pemerintahan Inggris membuat panduan penggunaan Twitter bagi pemerintahan. Mereka sudah menghampiri masyarakat bukan lagi harus masyarakat yang mendatangi mereka.
Investasi dalam egovernment seperti yang digunakan mereka sebenarnya tak membutuhkan banyak biaya untuk pengadaan server, aplikasi dan sebagainya, karena mereka tiinggal memanfaatkan fasilitas gratis yang ada.
Namun selain kebijakan pimpinan, investasi yang tak bisa dibantah adalah SDM. Diperlukan SDM yang inovatif dan mempunyai wawasan luas untuk menangani masalah ini.
Dalam soal ini yang paling penting adalah bagaimana melakukan rekrutment tenaga PNS IT yang lebih baik. Bukan hanya dengan test tulis sebagaimana yang kita saksikan sekarang, namun harus bisa mempresentasikan bagaimana dia bisa mengembangkan IT bagi government tempat dia bertugas.
Sangat kontrast dengan keadaan di negara kita ya, dimana penggunaan facebook justru dilarang di instansi pemerintah. Contoh pemkot sby yg memblokir facebook n youtube yg kata mereka justru menurunkan produktivitas.
BalasHapusMungkin bener juga ya krn sdm mereka pinternya main facebook, liat youtube, ngaskus... Bukannya berinovasi. Mungkin kalo dibuatkan panduan fban, youtuban, ngaskus, ngetweet untuk kalangan pemerintah baru akan ada segi positifnya.
Di negara lain aja FB masuk ke kurikulum pendidikan kok.
kemajuan teknologi bukannya untuk dibendung tapi untuk disikapi..
"...Bukan hanya dengan test tulis sebagaimana yang kita saksikan sekarang, namun harus bisa mempresentasikan bagaimana dia bisa mengembangkan IT bagi government tempat dia bertugas."
BalasHapusSebagai PNS di bidang TI, saya jadi tersentil dengan pernyataan Anda ini. Memang benar yang Anda katakan ini, proses perekrutan PNS masih banyak kekurangannya. Bukan cuma di bidang TI, tetapi juga bidang lainnya.
Saya & juga sebagian besar rekan-rekan saya (yang juga berlatar belakang TI) "tidak tahu" apa yang bisa kami lakukan untuk mengembangkan TI yang bermanfaat untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Memang ada ide-ide untuk melakukan Business Process Reengineering dengan TI sebagai tulang punggungnya, tetapi itu tidak semudah membalik telapak tangan. Kami hanya bisa sebatas wacana saja, karena para pengambil keputusan sepertinya belum (kalau tidak mau dikatakan tidak) tertarik untuk itu & mereka beralasan diperlukan landasan hukum dalam pelaksanaannya, yang mana ini juga perlu proses yang rumit & lama.
Satu lagi, menurut saya, kami-kami ini (para PNS dengan latar belakang TI) hanyalah profesional TI "kelas dua" (bahkan mungkin tiga atau empat). Secara rasional saja, mana ada profesional TI "kelas satu" yang mau dibayar dengan gaji "seadanya" saja? PNS TI yang ada sekarang cuma memiliki kemampuan pas-pas-an, ini juga jadi alasan lambatnya perkembangan TI di pemerintahan.